UU Penjaminan Diperlukan Sebagai Solusi Pemberdayaan UMKM

JAKARTA (Berita) Keberadaan Undang-undang (UU) Penjaminan sangat diperlukan sebagai solusi pemberdayaan UMKM, sertabagia dari bentuk pemberian perhatian dan akses yang lebih banyak bagi pengembangan UMKM.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR Ade Komarudin didampingi Muhammad Misbakhun (Komisi XI DPR) dan Firman Subagiao (Komisi IV DPR) saat memberikan keterangan pers fraksinya, Rabu (25/2) di Gedung DPR RI.

Dijelaskan bahwa UU Penjaminan dapat memperkuat dasar hukum pelaksanaan penjaminan, juga menyeimbangkan industri penajminan dengan industri lainnya, sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya menguntungkan bagi rakyat.

Di samping itu, tambah Ade, UU Penjaminan mampu mendorong inklusifitas keuangan, literasi, dan edukasi keuangan. Bahkan dapat menimbulkan multipolier efect dalam berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan perolehan pajak negara serta deviden.

UU Penjaminan, juga dapat memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan, apabila terjadi resiko pembiayaan. “Selain itu, juga dapat meningkatkan pembiayaan di sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui pengurangan kesenjangan antara kepentingan lembaga pembiayaan dengan lembaga penjaminan dan mengintegrasikan seluruh peraturan yang selama ini mengatur penjaminan,” papar politisi Golkar itu.

Karena itu, Fraksi Golkar bersama fraksi-fraksi lainnya, juga pemerintah akan memprioritaskan pembahasan RUU Penjaminan bersama tiga RUU lainnya, yakni RUU Pertembakauan, RUU Perubahan ke LIma atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta RUU Perubahan Atas Beya Materai agar masuk dalam daftar Prolegnas 2015.

Mengingat RUU Penjaminan telah masuk dalam Prolegnas 2015, Fraksi Golkar berharap pada tahun 2015 dapat segera diselesaikan, mengingat RUU Penjaminan merupakan produk yang ditunggu oleh Pemerintah dan masyarakat, karena sifatnya yang pro rakyat dan memajukan perekonomian nasioanl.

“Lahirnya UU Penjaminan ini menjadi sangat penting karena dasar hukum ini akan mengkokohkan peran dan fungsi kegiatan penjaminan, mengingat masih banyak masyarakat yang mempersamakan asuransi dengan penjaminan. Padaha, keduanya memiliki kriteria dan prinsip yang bereda,” pungkas Ade Komarudin.

Sumber : BeritaSore.com

0

Add a Comment